KARANGANYAR - Bantuan Hukum Front (BHF) menilai mencuatnya kasus tidak hormat bendera di SMP Al Irsyad dan SD IST Al Albani adalah trik Bupati Karanganyar Rina Iriani untuk mengalihkan isu sejumlah kasus korupsi di Bumi Intanpari. Mereka minta Rina mengedepankan dialog sebelum mengungkap persoalan di media.
”Kami melihat ini hanya pengalihan isu. Kasus korupsi di Karanganyar itu kan banyak,” kata Ketua BHF, Muhammad Taufiq saat mendampingi Front Pembela Islam (FPI) beraudiensi dengan Pemkab Karanganyar, kemarin (10/6).
Beberapa kasus korupsi yang dimaksud Taufiq antara lain, penyelewengan subsidi perumahan bagi pekerja berpenghasilan rendah Griya Lawu Asri (GLA) yang melibatkan suami Bupati Rina, Tony Haryono, serta dugaan korupsi dana purna bakti DPRD.
”Jadi kami minta bupati tidak menganggap dirinya superwoman. Kami akan buka kasus-kasus korupsi itu,” imbuhnya.
Taufiq juga mengritisi pernyataan bupati yang menyebut tidak hormat bendera adalah tindakan makar. Sebagai pejabat negara bertitel doktor, Taufiq menilai pernyataan Rina itu terlalu gegabah.
Menurut dia, kegiatan dikatakan makar itu harus memenuhi beberapa unsur seperti melakukan kejahatan terhadap presiden dan wapres, terhadap lembaga pemerintahan atau pemberontakan.
”Lagipula bupati itu kan punya sekda (sekretaris daerah) dan pejabat lain yang bisa memberi masukan. Kami minta statemen itu ditarik. Bahkan meski pernyataan itu ditujukan bagi PNS yang tidak mau menghormat bendera, kami akan membelanya,” tandas ketua Peradi Solo ini.
Kemarin (10/6), sedikitnya 10 anggota FPI Surakarta mendatangi kantor Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar. Rombongan dipimpin Ketua Dewan Tadfidz FPI Surakarta Choirul RS. Mereka berdialog dengan pemkab yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Ign Triyanto juga Penyuluh Agama Islam Kementerian Negara (Kemenag) Zuhaid. Kapolres AKBP Edi Suroso dan Dandim 0727/Karanganyar Letkol (Inf) Eddy Basuki ikut datang dalam pertemuan itu.
”Kami harap, sebagai pejabat bupati lebih mengedepankan dialog dan bukan statemen di media. Karena pernyataan apapun dari bupati bisa menimbulkan atau meredam gejolak di bawah,” tandas Choirul dalam forum.
Sementara, Kastono enggan menanggapi kritik Taufiq yang menuding diungkapnya dua sekolah yang tidak mau menghormat bendera sebagai pengalihan isu. Kastono meminta wartawan mengonfirmasi langsung bupati setelah pulang dari dinas ke luar kota. “Nanti tanyakan langsung sama ibu kalau sudah pulang,” pintanya.
Dalam forum, Kastono menyampaikan pembinaan terhadap SMP Al Irsyad dan SD IST Al Albani akan dibicarakan lebih lanjut.
Sebelumnya, Bupati Karanganyar Rina Iriani meluruskan pernyataannya terkait makar. Menurut dia, pernyataan itu ditujukan kepada tujuh guru yang menolak hormat bendera Merah Putih.
“Tapi penyebutan makar itu kan perlu proses. Nanti akan dibina dulu kalau masih tidak mau ada sanksi. Bagaimanapun, mereka itu kan pegawai pemerintah yang harusnya tunduk pada aturan pemerintah,” papar dia. (rk/ito)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar