WELCOME TO MUHAMMAD TAUFIQ'S BLOG, THANKS FOR YOUR VISIT

Senin, 05 Februari 2018

Pj Gubernur dari Polri, Adakah Kaitan dengan Pemilu 2019?

Kamis, 1 Februari 2018 16:46 0 Komentar
Foto: Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH
194 shares
KIBLAT.NET, Solo – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH menganalisis pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo prihal dua jenderal kepolisian yang akan mengisi kekosongan kursi gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara pada masa-masa Pilkada 2018. Ia menduga, ada sangkut pautnya dengan Pemilu 2019.
“Ini jelas ada sangkut pautnya dengan 2019,” katanya di Laweyan, Solo, Surakarta pada Rabu (31/01/18).
Pada dasarnya, Taufiq tak sepenuhnya berseberangan dengan kebijakan itu. Ia mengaku sepakat dengan alasan Mendagri yaitu untuk keamanan yang lebih maju.
Namun, ada persoalan lain yang menurutnya juga harus dipertimbangkan. Ia melihat, adanya kesalahan dengan ditunjuknya polisi sebagai PJ Gubernur. Terlebih, kebijakan itu justru akan banyak melibatkan kepolisian di luar fungsinya dan membahayakan negara.
“Ini niatnya sudah nggak bener, kalau memang alasannya keamanan saya sepakat, kalau dengan alasan keamanan mbok semua gubernur diganti polisi aja. Dan kalau memang begitu ya ganti saja semuanya dari anggota kepolisian, bahkan sampai presiden. Tapi kalau itu terjadi, kepanjangan NKRI itu nantinya jadi beda, jadinya Negara Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.
“Jadi jangan konyol ini,” sambungnya.
Secara hukum, kebijakan itu dipandang telah menabrak Permendagri No 74 Tahun 2016. Di mana, dalam peraturan itu disebutkan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Selain itu, Taufiq juga memperingatkan bahwa ketika krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum terjadi dan polisi ditempatkan pada institusi yang tidak kredibel maka dampaknya akan semakin fatal. Yaitu kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan semakin meningkat.

https://m.kiblat.net/2018/02/01/pj-gubernur-dari-polri-adakah-kaitan-dengan-pemilu-2019/

Rabu, 03 Januari 2018

UU ITE Dijadikan Alat Membatasi Kemerdekaan Berbicara


SOLO, (Panjimas.com) – DPC Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) Solo menggelar Diskusi Akhir Tahun yang membahas ‘Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik Momok Pidana Baru’, Rabu (27/12/2017).
“Sebagai pegiat media sosial, saya juga kawatir dengan UU ITE ini. Ketika kita mengkritik sesuatu yang menyebarkan salah, anehnya yang ditindak adalah orang yang mengkritik itu, bukan yang menyebarkan,” ucap Inung Rahmat Sulistyo pegiat media sosial Solo mengawali diskusi tersebut.
Lebih lanjut, Perwakilan DishubKominfo SP Solo, Risang Kartika Budi menjelaskan bahwa UU ITE no 11 tahun 2008 masih perlu perbaikan.
“Sebenarnya yang ada di Undang-undang ini sudah dievaluasi sejak tahun 2011. Karena ini UU baru perlu adanya perbaikan penerapannya,” ucapnya.
Sementara itu, Muhammad Taufiq, Ketua Ikadin menyampaikan bahwa Informasi elektronik tidak bisa dijadikan delik pidana hukum, tetapi yang dijadikan adalah transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan alat komputer atau media elektronik lainnya.
“Maraknya ini dimulai dari kritik pasien RS Omni Internasional, Prita. Dia mengkritik malah dipenjara, terus di media sosial ramai membela akhirnya dilepaskan. Saya melihat seolah Undang-undang ini jadi Undang-Undang supersif,” ungkapnya.
Taufiq menilai UU ITE no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud telah disalahgunakan untuk membatasi kemerdekaan berbicara. Dia menegaskan sistem peradilan pidana tidak boleh dilanggar.
“Nah ini yang dipidana itu transaksi elektroniknya bukan kritikannya. Dan orang tidak bisa ditangkap ketika hanya membuat status, aneh ini” ujar Doktor Ilmu Hukum UNS itu.
“Lalu siapa yang ditangkap, orang yang mengambil karya orang lain ditransaksi elektronik. Terus orang yang membuka email orang lain tanpa ijin, ini pidana transaksi elektronik. Bukan hanya karena membuat status,” imbuhnya.
Taufiq menegaskan bahwa UU ITE tersebut sebagai delik aduan yang tidak bisa dipidanakan. Harus ada yang mengadu, Polisi baru melakukan penyelidikan, dan tidak bisa main asal tangkap.
“Saya sepakat, yang digaris bawahi UU ini biar tidak bisa menjadi liar. Jadi ini delik aduan, artinya tidak bisa diabaikan ini yang disebut do proses of low semua orang harus taat hukum,” tandasnya. [SY]